PASAMAN BARAT , andalasrayanews.com- Bupati bersama DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Sumatra Barat ( Sumbar) menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kab, Pasbar dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Setempat, Jumat 08/ 07/2022.
Sebelumnya, DPRD Pasbar telah melaksanakan Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Pansus Tiga Ranperda dan Parirurna Jawaban Bupati Pasbar tentang Hasil Laporan Pansus Tiga Ranperda, 0707/2022.
Tiga Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut, yakni pertama Ranperda tentang berubahan kedua atas perda nomor 1 tahun 2016 tentang penyertaan modal.
Kedua Ranperda tentang penyelenggara adminidrasi kependudukan, dan yang ketiga adapah Ranperda tentang pengendalian penyakit rabies.
H. Erianto, SE Ketua DPRD Pasbar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pada hari ini, tiga buah Ranperda tersebut sudah ditetapkan bersama Bupati menjadi Perda Kabupaten Pasaman Barat.
“Alhamdulillah, Setelah dilakukan beberapa tahapan pembahasan oleh Pansus DPRD Pasaman Barat, tiga buah Ranperda sudah sah menjadi Perda Pasaman Barat dan sudak kita tetapkan bersama Bupati Pasaman Barat pada hari ini,” katanya.
Diharapkan, pemerintah Daerah Pasaman Barat, Khusuanya dinas terkait dapat menjalankan Perda tersebut sesuai apa yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Pasaman Barat H. Hamsuardi mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat, yang sudah melakukan pembahasan tiga buah Ranperda Pasaman Barat, sehingga bisa ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pasaman Barat.
“Alhamdulillah, tiga Ranperda sudah ditetapkan menjadi Perda, tentu dengan adanya perda ini akan menjadi acuan bagi kita untuk kedepannya,” katanya.
Disampaikan, terkait pelayanan kependudukan, Pemerintah melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasmaan Barat akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat.
“Kita akan anggarkan empat unit sepeda motor, yang dilengkapi dengan perlengkapan khusus untuk menunjang pelayanan kependudukan bagi masyarakat yang berada di bagian pinggiran,” kata Hamsuardi.
