Kepsek SMK N.2 Batang Toru Akui : 7 juta Penggelapan Dalam Jabatan Aset Sekolah

banner 468x60

TAPANULI SELATAN, ARN. – Penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan Aset Barang Milik Negara (BMN) di sekolah SMK Negeri 2 Batang Toru, Kab.Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Laporkan resmi Lembaga Independen Pengawasan Pejabat & Aparatur Negara Sumatera Utara (LIPPAN SU) bersama ALIANSI PERS yakni : “Surat DUMAS Nomor : 003 /LSM-ALIANSI PERS /DUMAS/ VI /2026 tanggal 29 Juni 2026 lalu”.
ke kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dan surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Gubsu, Kajatisu dan Dirjen DikdasMen RI Di Jakarta.

Selanjutnya Kasus Tindak Pidana yang dilaportkan tersebut merupakan DONASI dari salah satu Perusahaan Tambang PT. ANGINCOURT RESOURCES (PTAR) berupa Alat Berat (1 Unit Forklift body komplit tanpa mesin) dan 1 unit Mobil LV untuk menunjang Program peningkatan Pendidikan di SMK dimaksud jurusan Teknik Alat Berat. Dan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepala SMKN 2 Batang Toru yang berinisial EBMS, S.Pd, terang Mangudut Hutagalung dari Lembaga LIPPANSUMUT, didampingi H. Sulton Harahap dalam jumpa PERS di Halaman Kejari Tapsel kamis (19/11-2026).

Bowo Zebua Kasi Pidsus melalui Mhd Tirmizi Siregar selaku Jaksa yang diberi tugas memeriksa perkara tersebut, menyampaikan bahwa Pihak kejaksaan telah terjun ke Sekolah SMK Negeri 2 Batang Toru dan menginterogasi atau mempertanyakan tentang Point-point isi Laporan DUMAS tersebut, maka adapun jawaban dari Kepala Sekolah mengakui bahwa Telah melakukan Penggelapan Dalam Jabatan soal Donasi dari PTAR dengan menjual ke pihak pembeli barang Rongsokan (CV. RIZKI ) senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tegas Tirmizi Siregar di ruang Kejaksaan kamis (19/11-2026).

Ia mengatakan bahwa Kesalahan Kepala SMK Negeri 2 Batang Toru ada 2 item yakni : 1. Aset BMN (Aset Milik Sekolah) pengelolaannya harus seperti sedia kala (ada Perawatan), kemudian 2. Seandainya mau dilelang, maka pelaksanaan pelelangan barang wajib dikoordinasikan dan disetorkan ke dalam sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lanjut dikatakan bahwa dengan Pengakuan Hasil Penggelapan Aset Sekolah yang dijual tersebut diberi tenggang waktu 60 hari, bilamana dalam kurun waktu tersebut tidak dikembalikan, maka akan ada Tindakan Hukum, Saat ini masih ada waktu 40 hari ldari sekarang 19/11-2026 dan di dalam surat Kepsek SMK N.2 tersebut meminta Nomor Rekening dari Kacabsis Wilayah Psp-Tapsel-Madina, jadi kita tunggu saja, tegas Siregar.

Yesrel Hutagalung, S.H., salah satu Advokat mengatakan soal Perkara kepala SMK Negeri 2 Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan , kalau nanti kelanjutan Perkara ini mentok di kejaksaan, maka Laporkan saja ke Pihak Kepolisian terkait kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam jabatan yang diatur di dalam pasal 488 UU Nomor 1 tahun 2023 KUHPidana yang baru yang berbunyi : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp 500 juta.

Adapun KERUGIAN yang dilakukan adalah : 1. Kerugian Aset Sekolah : Hilangnya 2 aset BMN hasil donasi + potensi kerugian uang hasil penjualan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan 2. Kerugian Siswa : Siswa jurusan Teknik Alat Berat kehilangan alat praktek.
Pengakuan Terlapor : Saat dikonfirmasi, oknum Kepsek mengakui aset telah dijual dan uangnya “dipakai untuk sekolah”. Namun saat diminta bukti, rincian penggunaan, dan lokasi aset, terlapor tidak dapat menunjukkan dan mangkir dari konfirmasi selanjutnya.

Erikson Benjamin Marnaek Sihombing, S.Pd selaku Kepala SMK Negeri 2 Batang Toru di Sipenggeng di cating via telp selulernya tidak ada tanggapan /tidak dibalas, dan Nomor wartwan diBlokir.

( P. Daulay )

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60