Pasbar, andalasrayanews.com.- Proyek pembangunan jalan Teluk Tapang – Bungo Tanjung yang dilaksanakan PT. Rimbo Peraduan mendapat sorotan dari politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Meilizar Datuak Rajo Sampono. Ia mempertanyakan material pembangunan jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang tahun anggaran 2021.
“Kita sangat apresiasi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran APBN dalam mempercepat akses Pelabuhan Teluk Tapang – Bungo Tanjung, namun kita pastikan proses pembangunannya tidak asal – asalan karena ini akan menjadi proyek strategis Nasional yang berada di Pasaman Barat,” ujar Meilizar Datuak Rajo Sampono saat mengunjungi lokasi proyek tersebut, Senin (7/2/2022).
Meilizar mengatakan, dari hasil tinjauan di lapangan proyek pembangunan akses jalan Teluk Tapang – Bungo Tanjung, terkesan asal-asalan. Diantaranya penerjaan pondasi penahan di kiri kanan jalan dan pengerjaan jembatan. Dari itu kita perlu transparansi terkait penggunaan material timbunan sirtu dan timbunan tanah yang digunakan oleh rekanan pelaksana.
Ia menduga, untuk timbunan kata anggota DPRD Pasbar asal Air Bangis itu, ada matrial sirtu dan tanah. Sirtu itu dari mana dan timbunan tanahnya didatangkan dari mana, apakah yang di lapangan sekarang itu sudah sesuai dengan aturannya.
Kita sudah melihat langsung di lapangan, lanjut Meilizar, timbunan tanah untuk badan jalan itu, diambil dari galian bekas jalan itu juga, apakah itu sesuai aturan atau tidak. Untuk timbunan sirtu, dari mana didatangkan apakah dari sumber galian C yang berizin lengkap dan apakah sudah sesuai dengan aturan dan bagaimana dengan pajaknya.
Kita minta kepada Satker dan PPK PJN wilayah Sumbar untuk menindak lanjutinya. Karena kita melihat ditemukan dilapangan tanah timbunan badan jalan tanah kuning biasa diduga bukan didatangkan melainkan dari bekas pemotongan bukit yang ada dilokasi proyek, tidak itu saja untuk pasangan batu kali dilokasi proyek juga ditemukan batu pecah yang bukan batu kali melainkan batu pecah hasil pemotongan bukit tersebut. Dan apakah ini ,konsultan pengawas beserta Satker dan PPK PJN Wilayah I Sumbar merestui trik tersebut atau memang diperbolehkan dalam kontrak kerja.
Ia juga menambahkan, jalan pelabuhan ini harus bermutu bagus, jangan asal saja. Karena, akan dilalui mobil yang berkapasitas muatan berat. “Kondisi awal pembangunan jalan ini rawa, tentu harus benar-benar padat, agar tidak turun yang mengakibatkan jalan bergelombang nantinya.
Meilizar juga menegaskan, kita selaku anak nageri sangat berharap proyek ini selesai dengan mutu baik. Jangan asal-asalan saja.
Sementara itu, Ketua DPD LSM Topan RI ,Arwin Lubis mengatakan, bahwa materail dilokasi tersebut memang menjadi pertanyaan. Baik matrial sirtu maupun tanah.
“Pihak Satker dan PPK harus tegas dalam penggunaan matrial tersebut. Apalagi, matrial ini dasar dari kokohnya pembangunan jalan tersebut, begitu juga penggunaan batu pecah hasil pemotongan bukit dilokasi proyek tersebut, diduga ini trik curang pelaksana dalam meraup keuntungan yang lebih banyak jika didatangkan batu kali dari luar proyek menambah biaya dengan harga yang lebih mahal .
“Kita meminta kepada kontraktor pelaksana dan PPK 1.4 dan Satker PJN Wilayah I Sumbar betul – betul mengawasi proses pekerjaan Teluk Tapang – Bungo Tanjung agar hasilnya tidak asal jadi,” Tegas Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat TOPAN RI Arwin.
(Tim)
