PASAMAN BARAT, (ARN) – Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) adakan Sosialisasi Hasil Pengawasan tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Hotel Guchi Simpang Empat, Selasa (19/1/2021).
Sosialisasi ini dihadiri Oleh Saka Adhyasta, Media dan SKPP.
Ketua Bawaslu Pasaman Barat Emral Patria dalam sambutannya bahwa Sosialisasi Hasil Pengawasan tahapan pilkada 2020 ini merupakan rangkaian tahapan terakhir yang di dilaksanakan pada bulan Januari 2021 ini.
 |
| Sosialisasi Bawaslu Pasaman Barat. |
Sementara itu, Aditia Pratama selaku Kordiv Pengawasan Bawaslu Pasaman Barat yang turut serta hadir sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut mengatakan, Sosialisasi yang dilakukan pada hari ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan-tahapan pilkada serentak 2020.
Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan tanpa dibantu oleh pihak-pihak lainnya, karena jumlah personil bawaslu tidaklah mencukupi untuk pengawasan partisipatif.untuk pihak diluar Bawaslu selalu dilakukan sosialasi pentingnya Politik itu berjalan lancar.
Dan juga dia mengatakan bahwa jangan ada yang menilai bahwa Bawaslu tidak bekerja tetapi inilah hasilnya pilkada yang baru kita laksanakan, demikian dijelaskan dengan detil dan transparan.
 |
| Beldia Putra Lubis SH, Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Pasaman Barat. |
Walaupun begitu jelas nya, Aditia Pratama ingin lebih baik lagi kedepannya sehingga dalam pilkada yang akan datang akan lebih berkurangnya pelanggaran serta memperkuat pengawasan sehingga hasilnya lebih maksimal lagi.
Adapun Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyeselesaian Sengketa, Beldia Putra, S.H menyampaikan, bahwasanya trend pelanggaran pada Pilkada tahun 2020 ini yang paling banyak adalah kasus pelanggaran Netralitas ASN.
untuk kedepannya, Beldi mengharapkan regulasi soal Pilkada ini dapat dipertegas lagi. Dengan demikian kita dapat menindak segala pelanggaran yang berkaitan dengan pilkada yang akan datang sehingga dengan adanya pelanggaran tahun ini menjadi efek jera bagi yg lain pungkasnya.
Selanjutnya dalam kesempatan itu, Beldi Putra mengatakan ada 16 pelanggaran pilkada tahun ini. Tetapi masih bisa diselesaikan.
Dengan adanya sosialisasi ini, Bawaslu bisa lebih mempererat hubungan dengan masyarakat, ormas, media dan organisasi yang tergabung di dalam nya sehingga akan lebih mudah dalam meningkatkan mutu dalam menjalin hubungan nanti pada proses pemilihan umum mendatang.[
*Hakimi*
