Pasbar |kinerja kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) kabupaten pasaman barat mendapat sorotan tajam dari sejumlah kontraktor lokal. Pihak DPUPR diduga tidak transparan dalam proses tender proyek, menerapkan kebijakan sepihak yang merugikan rekanan serta sengaja mengulur-ulur waktu realisasi pelaksanaan proyek di lapangan.
Juru bicara perwakilan kontraktor lokal menyatakan Senen(27/10/2026) bahwa proses pelelangan komoditas proyek,penunjukan langsung (PL) kontruksi tahun anggaran ini terkesan di tutupi. Muncul dugaan kuat adanya praktik”main mata” atau pengondisian pemenang tender dengan pihak tertentu,sehingga menutupi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk berpartisipasi secara adil.
“Kami melihat ada indikasi ketidak transparan dalam proses tender. Banyak kejanggalan yang kami temukan di lapangan, seolah-olah pemenang proyek sudah di atur sebelum proses lelang di mulai. Ia menilai adanya perlakuan berbeda dalam pemberian dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) lelang antara peserta pemegang”rekomendasi” pejabat dengan peserta reguler.
Bagi rekanan yang mendapat rekomendasi mereka di beri satu berkas dokumen RAB yang lengkap. Sementara kami yang ikut secara reguler hanya di perbolehkan mengambil Poto dokumen pelelangan yang kondisinya pun tidak utuh”ujar kontraktor kepada media ini.
Selain masalah transparansi lelang, para kontraktor juga mengeluhkan kebijakan sepihak dinas yang tidak memberikan uang muka kerja (down payment) untuk pelaksanaan proyek. Kebijakan ini di nilai sangat memberatkan kontraktor lokal yang memiliki keterbatasan modal awal, di anggap menyalahi kelaziman kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kondisi tersebut di perparah dengan lambatnya proses birokrasi di di tubuh DPUPR pasaman barat. Dampaknya, penandatanganan kontrak dan realisasi fisik proyek terus molor dari jadwal yang di tentukan. Sejak 11 September pengesahan Raperda perubahan hingga saat ini belum di realisasikan fisik proyeknya.Keterlambatan ini di khawatirkan akan memicu rendahnya serapan anggaran daerah serta menurunkan kualitas hasil pembangunan karna waktu pengerjaan yang semakin sempit di akhir tahun.
Para pengusaha lokal mendesak pemerintah daerah Pasaman Barat, khusus Bupati dan lembaga pengawas terkait, untuk segera mengevaluasi kinerja kadis DPUPR. Mereka meminta di lakukan audit menyeluruh terhadap terhadap proses tender yang berjalan demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan akuntabel di pasaman barat.
SementaraKeluhan dari salah seorang kontraktor yang meminta identitasnya di rahasiakan mengaku telah mengikuti proses lelang di DPUPR sebanyak tujuh kali.Namun, seluruh pengajuan kandas dengan alasan gugur administrasi yang di nilai tidak masuk akal. Ia merasa kehadiran kontraktor non-rekomendasi hanya di jadikan sebagai pelengkap formalitas agar lelang terlihat kompetitif ” ucapnya.
Terus, meski penawaran teratas dengan harga penawaran terendah di tempati kontraktor lokal berkas di nilai tanpa celah,namun pihak DPUPR meloloskan dan memenangkan perusahaan asal luar daerah yang berada di urutan ke empat dalam daftar penawaran harga. Keputusan ini memicu pertanyaan besar lantaran perusahaan luar daerah yang di menangkan tersebut di ketahui baru saja memenangkan satu proyek miliaran di wilayah yang sama.
Dengan hasil teranyar ini perusahaan tersebut berhasil memborong beberapa paket proyek miliaran sekaligus berturut-turut.”Hingga berita ini di turunkan, kepala dinas DPUPR belum di konfirmasi dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.(Yulisman)
